TIMES LAMONGAN, LAMONGAN – Pemerintah pusat terus mengakselerasi peran pesantren dan lembaga ekonomi desa sebagai mitra strategis dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Komitmen ini ditegaskan Deputi Kemenko PM, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, saat memimpin pilot project pemberdayaan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Lamongan, Jumat (14/11/2025).

Haris menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial inklusif. Menurutnya, pesantren memiliki kedekatan historis dan sosial dengan masyarakat sehingga efektif menjadi poros penggerak ekonomi desa.

Ia menegaskan, pesantren kini perlu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi lokal. “Pesantren tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat. Kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa harus memastikan pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Workshop dan Sinergi Lintas Sektor

Rangkaian kegiatan diawali workshop pemberdayaan yang diikuti 100 perwakilan pesantren se-Jawa Timur. Hadir sebagai pemateri antara lain Kementerian Agama, Kemenkop UKM, BRIN, Rumah Zakat, BAZNAS, Ponpes Sunan Drajat, dan Ponpes Sidogiri. Mereka memaparkan praktik baik dan model integrasi ekonomi pesantren yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah.

Kegiatan berlanjut dengan forum sinergi dan pameran booth yang mempertemukan lembaga keuangan seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Agenda tersebut menjadi ruang konsultasi teknis terkait pembiayaan syariah, akses permodalan, desain usaha halal, hingga strategi pemasaran bagi unit usaha pesantren dan UMKM desa.

Deputi Abdul Haris menegaskan bahwa pilot project di Lamongan memperlihatkan model konkret pemberdayaan berbasis ekosistem halal. “Model ini memperlihatkan bagaimana potensi lokal, lembaga ekonomi desa, dan inovasi teknologi dapat bertemu dalam satu ekosistem pemberdayaan. Ini contoh nyata yang bisa direplikasi di wilayah lain,” jelasnya.

Pesantren sebagai Poros Ekonomi Desa

Ponpes Matholi’ul Anwar sebagai tuan rumah dikenal aktif mengembangkan pendidikan vokasional dan unit usaha berbasis syariah. Berdiri sejak 1914, pesantren ini membina santri dari MI hingga perguruan tinggi dan mengelola koperasi syariah dengan penghimpunan wakaf Rp4,8 miliar.

Program vokasional mencakup teknik elektro, multimedia, tata busana, dan otomotif. Beberapa SMK di bawah naungannya bekerja sama dengan industri besar, termasuk Yamaha, bahkan mengirim peserta didik magang ke Jepang. Model ini mempertegas peran pesantren dalam peningkatan kualitas SDM dan penguatan usaha syariah desa.

Konteks Kemiskinan Nasional

Data BPS 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa, dengan 12,58 juta di antaranya tinggal di pedesaan. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Kondisi ini menuntut hadirnya model pemberdayaan yang lebih terukur dan berbasis komunitas.

Deputi Haris menyebut pemberdayaan inklusif harus dimulai dari akar. “Pesantren dekat dengan masyarakat sehingga mampu menjadi pusat ekonomi umat yang kuat,” katanya.

Arah Pengembangan

Pemerintah ke depan mendorong penguatan ekosistem bisnis pesantren berbasis rantai nilai halal yang mencakup produksi, distribusi, dan pembiayaan syariah. FPPI, HIMBARA, BAZNAS, dan Rumah Zakat telah menyatakan komitmennya memperluas layanan keuangan bagi pesantren dan masyarakat desa.

Pilot project Lamongan diharapkan menjadi fondasi jejaring pemberdayaan pesantren dan ekonomi desa yang dapat direplikasi di daerah prioritas nasional.

Data dan Komitmen Wamenkop Farida Farichah

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah, menambahkan data dan arah kebijakan terbaru Kemenkop terkait pemberdayaan pesantren. Ia menyebut sedikitnya 4.200 koperasi pesantren di Indonesia yang berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi umat apabila dikelola secara profesional. Dari jumlah tersebut, Kemenkop mencatat sekitar 60 persen masih membutuhkan peningkatan kapasitas manajemen, digitalisasi, dan akses pembiayaan.

“Santri masa kini tidak hanya berdakwah, tetapi harus mampu menjadi entrepreneur yang mandiri dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kemenkop menargetkan terbentuknya 1.000 koperasi pesantren modern dalam tiga tahun ke depan melalui pendampingan intensif, kurikulum wirausaha santri, dan skema pembiayaan murah bekerja sama dengan HIMBARA dan LPDB-KUMKM. “Khususnya dalam penguatan koperasi pesantren dan sinergi dengan UMKM, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Farida meminta pemerintah daerah dan pemerintah desa aktif mendampingi pesantren dalam pembentukan koperasi. “Ini momentum penting untuk menguatkan ekonomi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Apresiasi Pemda

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengapresiasi pelaksanaan pilot project yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan daerah. “Pesantren dan lembaga ekonomi desa merupakan elemen penting dalam penguatan ekonomi lokal,” ucapnya.

Ia menyebut Lamongan memiliki 462 desa berstatus maju dan mandiri serta 258 pesantren yang berpotensi menjadi kekuatan pembangunan SDM dan ekonomi umat melalui wirausaha santri, pelatihan UMKM, dan beasiswa perintis.

Yuhronur juga menyampaikan bahwa 96 Koperasi Merah Putih (KMP) aktif di 21 kecamatan dengan berbagai jenis usaha, termasuk bahan pokok dan suplai pangan. “Ke depan, kami mendorong seluruh KMP memperluas kerja sama dengan SPPG agar terbentuk klaster ekonomi yang berkelanjutan,” katanya. (*)