TIMES LAMONGAN, LAMONGAN – Pemkab Lamongan menyampaikan sejumlah isu strategis dan rencana pembangunan infrastruktur kepada Komisi V DPR RI dalam rapat koordinasi di Guest House Pendopo Lokatantra, Senin (17/2/2025).

Dalam paparannya, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fokus utama Pemkab Lamongan. Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan mendukung berbagai aspek pertumbuhan daerah, terutama di sektor ekonomi.

"Infrastruktur adalah hal yang sangat penting, yang bisa menunjang berbagai mobilitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, hingga lainnya," ujarnya.

Salah satu prioritas utama Pemkab Lamongan saat ini adalah melanjutkan pembangunan kemantapan jalan. Saat ini, persentase kemantapan jalan di Lamongan tercatat sebesar 48 persen sehingga masih diperlukan pembangunan lebih lanjut. 

“Kami ingin memastikan bahwa jalan-jalan di Lamongan semakin baik agar dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pergerakan masyarakat," ucapnya.

Selain itu, sambungnya, Pemkab Lamongan juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di sektor sumber daya air, seperti pompanisasi dan normalisasi sedimentasi terus dilakukan untuk mencegah bencana banjir. Bahkan, bupati menyampaikan, selama tiga tahun terakhir, Lamongan tidak mengalami banjir.

Pada kesempatan itu, Bupati Lamongan juga mengungkapkan kebutuhan daerah akan Penerangan Jalan Umum (PJU). Menurutnya, PJU akan mendukung keberlanjutan infrastruktur di Lamongan, terutama untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan masyarakat. 

"Dengan adanya PJU, diharapkan kegiatan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial, dapat berjalan lebih lancar dan aman," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ali Mufti, anggota Komisi V DPR RI, mengapresiasi terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh Pemkab Lamongan. 

"Infrastruktur adalah hal yang sangat strategis karena dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Terlebih pada tahun ini, target swasembada pangan akan lebih mudah tercapai dengan adanya infrastruktur yang memadai," tuturnya. 

Namun, Ali Mufti juga mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, Pemerintah Pusat sedang melakukan efisiensi anggaran. 

"Kami tentu akan berusaha mengakomodasi usulan pembangunan yang mendesak, namun kami juga harus mempertimbangkan efisiensi anggaran yang ada," ujarnya.

Rapat koordinasi ini, adalah untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Lamongan dan DPR RI dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. (*)