TIMES LAMONGAN, LAMONGAN – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025, pada Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (3/7/2025).

Pak Yes menegaskan, P-APBD 2025 ini diprioritaskan untuk sektor-sektor strategis, yakni infrastruktur, pendidikan dan olahraga, kesehatan dan lingkungan hidup, serta penguatan koperasi.

“Perubahan APBD ini kami arahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta menopang ketahanan pangan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal,” tutur Pak Yes. 

Prioritas Infrastruktur dan Pendidikan

Di bidang infrastruktur, fokus utama kebijakan adalah peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, pengairan, dan sarana pertanian. 

"Sedangkan di bidang pendidikan dan olahraga, diarahkan untuk merehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pemeliharaan stadion, serta pembinaan atlet agar prestasi olahraga Lamongan semakin gemilang," katanya. 

Dukungan Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Bidang kesehatan dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian. Anggaran akan digunakan untuk mendukung operasional RSUD Ki Ageng Brondong dan pemenuhan perizinan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan Solokuro.

Penguatan Ekonomi Lewat Koperasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan (Pemkab Lamongan) turut mendorong pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih, sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian rakyat melalui sektor koperasi.

Kebijakan Fiskal yang Adaptif

Pak Yes menjelaskan, P-APBD 2025 ini juga menyesuaikan adanya kebijakan defisit untuk mengakomodasi perubahan sumber dana dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Timur, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

Pendapatan daerah diproyeksikan menjadi Rp 3,228 triliun, mengalami penurunan 0,66% dari sebelum perubahan. Sedangkan belanja daerah naik 1,75% menjadi Rp 3,17 triliun. Postur APBD 2025 mencatat defisit anggaran sebesar Rp 88,549 miliar, yang ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 dan penerimaan pinjaman daerah. Dengan demikian, estimasi sisa lebih pembiayaan pada akhir 2025 ditargetkan nol.

“Dengan arah kebijakan yang terukur, Pemkab Lamongan optimis P-APBD 2025 akan semakin responsif terhadap tantangan dan aspirasi publik, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Pak Yes. (*)