TIMES LAMONGAN, JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor keimigrasian sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, rencana penyesuaian tarif tersebut masih akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum ditetapkan secara resmi.

“Kami akan mengajukan beberapa perubahan tarif PNBP yang nanti dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga,” kata Agus usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan, penyesuaian tarif difokuskan pada layanan keimigrasian bagi WNA, seiring meningkatnya kebutuhan pengawasan serta kompleksitas penegakan hukum keimigrasian. Namun, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan dinamika hubungan internasional.

Ia mengingatkan adanya potensi permintaan kebijakan timbal balik dari negara mitra, khususnya negara yang telah memberikan fasilitas bebas visa kepada Indonesia.

“Kita juga khawatir ke depan ada permintaan resiprokal dari negara-negara yang sudah menerapkan bebas visa kepada kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agus mengungkapkan realisasi PNBP keimigrasian sepanjang 2025 mencapai Rp10,45 triliun, jauh melampaui target awal sebesar Rp6,5 triliun. Sementara untuk 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditargetkan meraih PNBP sebesar Rp8,5 triliun.

Meski demikian, Agus optimistis realisasi PNBP tetap dapat menembus dua digit triliunan rupiah melalui kombinasi penyesuaian tarif, pembenahan sistem layanan, serta penguatan pengawasan terhadap orang asing.

“Tahun ini targetnya Rp8,5 triliun. Mudah-mudahan kita bisa tetap bertahan di Rp10 triliun atau setidaknya Rp11 hingga Rp12 triliun,” katanya.

Ia menambahkan, optimalisasi PNBP tidak semata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mendorong sistem keimigrasian yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.(*)