TIMES LAMONGAN, LAMONGAN – PDI Perjuangan terus menyuarakan penolakan wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menegaskan bahwa kepala daerah seyogianya tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

​Menurut Erna, mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah kemunduran demokrasi yang nyata. Ia menyoroti alasan "politik uang" yang sering dijadikan kambing hitam untuk mengubah sistem pemilihan.

​"Jangan jadikan alasan politik uang sebagai penyebab rusaknya demokrasi kita, lalu solusinya kembali dipilih oleh DPRD. Ini benar-benar kemunduran demokrasi," ujar Erna Sujarwati dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).

​Kritik Tajam untuk Parpol

​Erna menilai, partai politik yang menginginkan Pilkada tidak langsung seolah sedang mencari "jalan pintas". Ia menuding sikap tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap tugas pokok partai politik itu sendiri, yakni mengedukasi masyarakat.

​"Kalau partai menginginkan Pilkada dipilih DPRD, maka secara langsung partai tersebut mengingkari tugasnya melakukan pendidikan politik kepada rakyat atau konstituennya," katanya. 

​Ia mengingatkan bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, parpol memiliki amanat konstitusional sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara. "Partai tidak boleh hanya fokus pada kepentingan sesaat untuk menaikkan perolehan kursi di pemilu mendatang hingga tega merusak tatanan demokrasi," tuturnya. 

​Negara Harus Hadir Mencerdaskan Rakyat

​Lebih lanjut, Erna menekankan bahwa tugas besar mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dalam hal literasi politik, adalah tanggung jawab negara dan instrumen di dalamnya.

​"Tugas besar mencerdaskan rakyat adalah tugas negara. Bagaimana negara hadir untuk mencerdaskan rakyatnya secara politik. Jangan dibalik-balik," ucapnya.

​Menjaga Amanat Reformasi

​Bagi Fraksi PDIP Lamongan, suara rakyat adalah fondasi utama yang tidak boleh ditawar. Menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dianggap sebagai langkah yang tidak menghormati semangat Reformasi.

​Erna mengajak seluruh insan politik untuk lebih dewasa dalam menyikapi dinamika kontestasi. Baginya, menang atau kalah dalam politik adalah hal yang lumrah, namun kedaulatan rakyat tetap yang utama.

​"Kalah dan menang dalam pertarungan politik itu biasa. Mari kita hormati kehendak rakyat. Lakukan tugas kita sebagai pengurus partai dengan melakukan pendidikan politik yang tajam, baik secara internal maupun eksternal," ujar Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan. (*)