TIMES LAMONGAN, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta para wakilnya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 pada Selasa (27/5/2025) di Jakarta. Agenda rapat kali ini membahas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rancangan APBN 2026. 

Delapan fraksi di DPR menyampaikan tanggapan mereka melalui perwakilan masing-masing.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian KEM PPKF oleh pemerintah pada 20 Mei 2025, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPR. "Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada Rapat Paripurna tanggal 20 Mei 2025 yang lalu, dan sesuai dengan pasal 167 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangan atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah," ungkap Adies.

Untuk diketahui, dalam rapat sebelumnya, Sri Mulyani telah memaparkan asumsi makroekonomi untuk RAPBN 2026, meliputi:

• Pertumbuhan ekonomi: 4,7%

• Inflasi: 1,5%-3,5%

• Nilai tukar rupiah: Rp16.500-Rp16.900/USD

• Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6%-7,2%

• Harga minyak mentah Indonesia: USD60-80/barel

• Produksi minyak: 600-605 ribu barel/hari

• Produksi gas: 953-1.017 ribu barel setara minyak/hari

Dari sisi APBN, pendapatan negara diproyeksikan 11,71%-12,22% dari PDB, belanja negara 14,19%-14,75% dari PDB, dengan defisit 2,48%-2,53% dari PDB. Sementara itu, target sosial meliputi:

• Tingkat kemiskinan: 6,5%-7,5%

• Pengangguran terbuka: 4,44%-4,96% (lebih rendah dari target 2025: 4,5%-5%)

• Rasio Gini: 0,377-0,380 (2025: 0,379-0,382)

• Indeks Modal Manusia (IMM): 0,57 (naik dari 0,56 di 2025)

Respons Fraksi-Fraksi DPR
Beberapa anggota DPR menilai target pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8% pada 2026 cukup realistis. Nurul Arifin (anggota DPR) menyatakan bahwa angka tersebut masuk akal mengingat kondisi ekonomi global, meskipun 5,2% lebih mungkin tercapai. Namun, ia menekankan bahwa untuk mencapai target 8% di akhir masa jabatan Prabowo, pertumbuhan 2026 perlu mendekati 5,8%.

Anggota DPR Rivqy Abdul Halim berpendapat bahwa target bisa ditingkatkan menjadi 5,6%-6%, dengan catatan pemerintah harus:

• Mendorong konsumsi rumah tangga

• Meningkatkan investasi padat modal & padat karya

• Memperluas ekspor

• Memperkuat daya beli masyarakat

• Mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG)

• Memastikan hilirisasi dan transformasi digital berjalan sesuai rencana

Sementara itu, Dina Lorenza Audria menilai target 5,2%-5,8% realistis tetapi menantang. Ia menyarankan agar pemerintah:

• Fokus pada peningkatan daya beli masyarakat

• Mengurangi ketergantungan impor pangan & energi

• Mengoptimalkan hilirisasi hingga tahap industri akhir untuk menciptakan lapangan kerja

• Menjaga iklim investasi yang kondusif

• Memaksimalkan instrumen seperti BPI Danantara untuk investasi sektor strategis

Pertumbuhan 2026 Fondasi Menuju 8%
Dalam rapat sebelumnya (20/5/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa pertumbuhan 5,2%-5,8% pada 2026 akan menjadi fondasi menuju target 8%, sejalan dengan Visi Indonesia Maju 2045. Untuk mencapainya, pemerintah akan:

• Menjaga daya beli masyarakat

• Mendorong transformasi ekonomi & hilirisasi SDA

• Memperbaiki iklim investasi & kualitas SDM

Pandangan fraksi-fraksi DPR akan ditanggapi pemerintah dalam Rapat Paripurna berikutnya pada 1 Juli 2025. (*)