TIMES LAMONGAN, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop RI) menegaskan pentingnya mengoptimalkan iuran wajib anggota sebagai sumber pembiayaan internal dalam memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi menekankan, kekuatan koperasi tidak boleh hanya bergantung pada pembiayaan eksternal dari perbankan, melainkan harus ditopang oleh partisipasi aktif anggota.

“Kalau 10 ribu anggota menyetor simpanan wajib Rp25 ribu per bulan, koperasi bisa menghimpun Rp250 juta tiap bulan, atau hampir Rp1,5 miliar setahun,” kata Zabadi dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, simpanan wajib maupun sukarela berpotensi besar mendukung keberlanjutan koperasi secara mandiri. Sementara pengajuan pembiayaan ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hanyalah salah satu opsi tambahan.

Dalam rapat koordinasi regional di Batam, Jumat (19/9), Zabadi menyoroti masih rendahnya jumlah anggota di sejumlah koperasi desa. Kondisi ini, kata dia, menjadi tantangan serius yang perlu ditangani bersama pemerintah daerah hingga ke level desa/kelurahan.

Ia bahkan mendorong strategi kreatif dengan mengaitkan keanggotaan koperasi terhadap akses belanja barang bersubsidi. “Kalau non-anggota tidak bisa belanja, otomatis mereka terdorong menjadi anggota. Inilah strategi marketing koperasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zabadi meminta percepatan sosialisasi skema pembiayaan, termasuk mekanisme pencairan dana dari bank Himbara. Ia menekankan agar alur pencairan dana dipermudah. Dana nantinya tidak langsung diberikan ke koperasi, tetapi ke mitra bisnis sebagai pemasok komoditas.

Saat ini, bank-bank Himbara sudah mulai melakukan sosialisasi penyusunan proposal bisnis serta mekanisme pencairan pinjaman. Targetnya, 16 ribu hingga 20 ribu koperasi bisa memperoleh pembiayaan pada 2025 dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Dana tersebut dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi infrastruktur, seperti pembangunan gudang dan pengadaan kendaraan operasional.

“Koperasi harus menjadi mandiri. Iuran wajib anggota adalah modal utama, sementara pembiayaan perbankan menjadi pelengkap. Dengan kombinasi ini, KDKMP bisa benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa,” tegas Zabadi. (*)