TIMES LAMONGAN, LAMONGAN – Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menaikkan gaji para hakim hingga 280 persen, itu merupakan langkah sangat positif. Karena momentum kesadaran untuk menjauhi perilaku koruptif.

Kami menyambut baik rencana kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji para hakim hingga 280 persen.

Karena peningkatan gaji hakim ini adalah kebijakan strategis yang menunjukkan keberpihakan negara terhadap pentingnya peran peradilan sebagai pilar utama tegaknya keadilan dan hukum.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan sambutan pada acara pengukuhan 1.451 hakim di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat,(12/6/2025).

Ini adalah langkah positif dan penting untuk memperkuat dan menjaga martabat hakim di hadapan hukum dan masyarakat.

Kesejahteraan yang layak akan mendorong para hakim untuk lebih fokus pada tugas mulianya tanpa gangguan persoalan ekonomi yang mungkin dihadapi.

Peningkatan gaji ini tidak boleh dilihat semata sebagai insentif material, melainkan harus dilihat sebagai panggilan untuk meningkatkan kualitas moral dan integritas para hakim. 

Ini harus menjadi mendorong agar para hakim benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk menjauhi segala bentuk perilaku koruptif, serta menjaga diri dari pelanggaran etika dan moral yang merusak marwah lembaga peradilan.

Dalam konteks itu, kami menilai bahwa kebijakan ini merupakan kesempatan emas untuk memperkuat sistem pengawasan hakim yang selama ini dinilai masih lemah dan kurang sinergis. 

Kami juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sudah saatnya kedua lembaga ini membangun sistem pengawasan bersama yang transparan, objektif, dan menjangkau seluruh tingkatan pengadilan. Sinergi antara KY dan MA akan menciptakan sistem yang saling melengkapi.

Apalagi dengan kenaikan gaji ini, ekspektasi publik terhadap integritas hakim akan meningkat tajam.

Sebaiknya pemerintah tidak hanya berhenti pada peningkatan kesejahteraan saja. Tetapi juga mendorong Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk makin bersinergi menjalankan pengawasan dan pembinaaan hakim sesuai tugas masing-masing lembaga negara tersebut.

Hal ini guna untuk memastikan setiap hakim benar-benar menjunjung tinggi etika, independensi, kejujuran, dan keadilan dalam memutus perkara.

Kami  juga mengapresiasi peran masyarakat sipil, media, dan kalangan akademik yang selama ini telah membangun budaya kontrol publik terhadap institusi peradilan. Dengan pengawasan yang terbuka dan partisipatif, akan tumbuh kepercayaan publik bahwa hakim memang menjadi representasi keadilan suatu negara.

Gaji yang besar harus menjadi pagar dari godaan, bukan menjadi topeng bagi perilaku menyimpang. Ketika hakim sudah diberi penghormatan oleh negara, maka pelanggaran etika dan suap bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Selain itu, kenaikan gaji hakim, ditambah dengan pengalaman pahit dari deretan kasus suap yang pernah terjadi, adalah panggilan untuk berbenah. Ini momentum membangun generasi hakim yang bukan hanya cerdas secara hukum, tetapi juga kuat secara moral dan berwibawa secara etis. Sebab hanya hakim yang bermartabatlah yang mampu menegakkan keadilan yang sesungguhnya.(*)

***

*) Oleh : Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (Unisda) dan PLT Ketua PW ISNU Jatim. 

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.