LAMONGAN – Teror terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) kembali mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Insiden penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, bukan sekadar serangan fisik biasa, melainkan sebuah sinyal bahaya bagi siapa pun yang berani bersuara kritis.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menilai serangan ini adalah cerminan dari kondisi demokrasi Indonesia yang kian sekarat. Menurutnya, meski retorika demokrasi lantang disuarakan di ruang publik, praktik di lapangan justru menunjukkan kemunduran yang mengkhawatirkan.

Alarm Kematian Demokrasi

Ning Erna menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis adalah bentuk kegagalan negara dalam memberikan jaminan rasa aman. Ia menarik benang merah antara insiden ini dengan sejarah kelam pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.

"Kita sudah memiliki catatan kelam pelanggaran HAM sejak 1998. Hari ini, di tengah masyarakat yang bicara demokrasi, kenyataannya kita belum sampai pada tataran substansi. Penyiraman ini adalah bukti matinya demokrasi kita," ujar Ning Erna kepada media TIMES Indonesia, Senin (16/3/2026). 

Bagi Ning Erna, teror ini adalah cara-cara "jahat" yang digunakan untuk membungkam kebenaran. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aktor di balik serangan tersebut agar tidak menjadi preseden buruk yang terus berulang.

Baca juga

Ini Juru Kunci Lima Besar Pasar Smartphone Indonesia 2025, Pangsa Pasar Hanya 15 Persen

Sentilan untuk Forkopimda Lamongan

Tak hanya bicara skala nasional, Ning Erna juga menyoroti potensi kerentanan serupa di tingkat lokal. Ia memberikan kritik pedas terhadap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lamongan. Jika intimidasi semacam itu terjadi di daerah, menurutnya, hal itu menjadi bukti lemahnya pengawasan dan perlindungan dari pemangku kebijakan setempat.

"Jika hal seperti itu terjadi di Lamongan, itu menandakan lemahnya Forkopimda yang ada. Kita tidak perlu bicara jauh-jauh soal demokrasi jika rasa aman di tingkat daerah saja tidak terjamin," katanya. 

Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil

Sebagai Ketua Fraksi partai berlambang banteng moncong putih di Lamongan, Erna menyatakan bahwa kritik dari masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, dan petani adalah vitamin bagi jalannya pemerintahan. Ia mengaku mustahil bisa menjalankan instruksi DPP PDI Perjuangan untuk menyejahterakan rakyat tanpa adanya kontrol sosial.

Baca juga

Teror Air Keras ke Aktivis KontraS, PDI Perjuangan Lamongan: Demokrasi ‘Sekarat'

• Mandat Partai: Mensejahterakan rakyat dan memastikan APBD untuk rakyat.
• Realita Lapangan: Membutuhkan pengawasan dari elemen kritis masyarakat.
• Komitmen: Menolak segala bentuk pembungkaman terhadap suara publik.

"Tugas menyejahterakan rakyat tidak bisa saya lakukan sendiri atau hanya dengan anggota fraksi. Kami butuh kawan-kawan mahasiswa, buruh, dan tani yang kritis terhadap kebijakan. Jangan sampai suara mereka dibungkam dengan cara-cara melanggar HAM," tuturnya. 

Usut Tuntas dan Adili

Penutup dari pernyataan keras Fraksi PDI Perjuangan Lamongan ini adalah tuntutan hukum yang tegas. Ning Erna meminta negara tidak melakukan pembiaran terhadap kasus Andrie Yunus.

"Adili pelakunya! Ini harus menjadi catatan keras bagi siapa pun yang mencoba menggunakan cara jahat untuk membungkam kebenaran. Negara ini harus kembali memberikan rasa aman, tentram, dan damai bagi rakyatnya," ucap Ning Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan.  (*)