Lamongan – Proses terbentuknya sebuah Peraturan Bupati (Perbup) di Kabupaten Lamongan hingga berlaku sah di tengah masyarakat ternyata melalui tahapan yang tidak instan. Terdapat rangkaian panjang mulai dari penggodokan internal, harmonisasi di tingkat kementerian, hingga kewajiban memiliki nomor register sebelum resmi diundangkan.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan, M. Ro'is, S.H., M.Hum, membedah secara mendalam mengenai "dapur" produksi hukum daerah tersebut. Menurutnya, setiap produk hukum baik Perbup maupun Peraturan Daerah (Perda) merupakan amanat langsung dari regulasi yang lebih tinggi, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Mekanisme Pembentukan: Dari OPD hingga Kemenkumham

Ro'is menjelaskan bahwa inisiatif lahirnya Perbup bermula dari usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Usulan tersebut kemudian masuk ke Bagian Hukum untuk dilakukan penyelarasan materi.

"Sebelum menjadi Perbup, ada proses harmonisasi dari Kementerian Hukum (Kemenkumham), lalu fasilitasi dari Gubernur Jatim melalui Biro Hukum. Hasil koreksi dari sana kami tindak lanjuti dan sesuaikan kembali," ujar Ro'is saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/4/2026).

Titik krusial dari sebuah Perbup adalah Nomor Register. Ro'is menegaskan bahwa tanpa nomor ini, sebuah peraturan belum dianggap sah dan tidak dapat diundangkan.

"Jika sudah sesuai dan diberi nomor register, baru diundangkan. Tanpa itu, Perbup belum berlaku," tegasnya.

Perbedaan Proses Perbup dan Perda

Terkait perbedaan proses antara Perbup dan Perda, Ro'is menjelaskan bahwa Perda memiliki alur yang lebih kompleks karena melibatkan peran legislatif (DPRD).

Untuk Perda, tahapan dimulai dari perencanaan hingga penganggaran yang melibatkan Bapemperda DPRD, pembahasan di Rapat Paripurna, hingga evaluasi wajib ke tingkat kementerian.

"Sedangkan Perbup diusulkan OPD teknis ke Bagian Hukum, harmonisasi ke Kemenkumham, difasilitasi Biro Hukum Provinsi, lalu disahkan dan diundangkan setelah mendapat nomor register," tuturnya.

Digitalisasi Hukum melalui JDIH

Guna menyiasati keterbatasan waktu dan anggaran untuk sosialisasi tatap muka, Pemkab Lamongan mengandalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Platform digital ini memungkinkan masyarakat luas, termasuk instansi seperti BPK RI, untuk mengakses produk hukum Lamongan secara real-time.

"Selama Perbup itu sudah disahkan dan memiliki nomor register, pasti kami unggah ke JDIH. Ini bentuk sosialisasi masif melalui jaringan daring," kata Ro'is.

Mengenai keluhan adanya Perbup fisik (hard copy) yang belum tampil di laman JDIH, Ro'is memberikan klarifikasi transparan. Menurutnya, ada dua kemungkinan utama: status hukum dan kendala teknis.

Secara status hukum, Perbup tersebut mungkin masih dalam tahap harmonisasi atau fasilitasi sehingga belum bersifat final. Secara teknis, hambatan bisa terjadi karena gangguan jaringan internet atau sistem unggah.

"Jika ada yang terlewatkan di JDIH, kemungkinan besar karena kendala teknis jaringan. Kami terus berupaya memastikan semua produk hukum yang sudah diundangkan bisa diakses masyarakat tanpa kendala," pungkasnya. (*)