LAMONGAN – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjawab pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Lamongan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (10/9/2026). 

Jawaban tersebut memuat strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), menjaga layanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan program sosial dan pelayanan publik tetap berjalan.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan jawaban eksekutif atas berbagai pandangan dan masukan tujuh fraksi DPRD Lamongan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pak Yes mengatakan masukan DPRD menjadi bagian dari kemitraan antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan kebijakan serta alokasi anggaran semakin tepat dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

"Kami juga menghargai pandangan fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari kemitraan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif," kata Pak Yes. 

Penguatan PAD Jadi Perhatian

Salah satu perhatian utama dalam jawaban Bupati Lamongan adalah optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan penguatan PAD dilakukan melalui perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta penguatan basis data pendapatan.

"Sejumlah langkah yang disiapkan Pemkab Lamongan meliputi digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran data objek serta subjek pajak menggunakan sistem informasi geografis, hingga optimalisasi penagihan pajak melalui layanan jemput bola dan pembayaran PBB-P2 di desa maupun kecamatan," tuturnya. 

Pemkab Lamongan juga akan meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan pajak untuk meminimalkan potensi kebocoran. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan juga diarahkan ke seluruh sektor PAD.

Pengelolaan aset daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah menyebut peningkatan pendapatan dari barang milik daerah akan dilakukan, antara lain melalui penetapan harga berdasarkan hasil appraisal.

"Untuk badan usaha milik daerah (BUMD), kami mendorong profesionalisme manajemen, tata kelola yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, serta kolaborasi dengan investor," katanya.

Opsen Pajak hingga BPHTB

Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai opsen pajak, PBB-P2, dan BPHTB, Pak Yes menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan masing-masing jenis pajak dipengaruhi karakteristik objek dan mekanisme pembayarannya.

"Opsen PKB disebut meningkat lebih rendah dibandingkan opsen BBNKB karena karakteristik pembayaran. BBNKB berkaitan dengan kendaraan pada objek tangan pertama sehingga tingkat kepatuhannya cenderung lebih tinggi, sementara kewajiban PKB yang belum dibayar dapat menjadi piutang pajak," ucapnya. 

Untuk PBB-P2, peningkatan penerimaan terutama berasal dari penyesuaian NJOP pada ketetapan tahun berjalan serta pembayaran tunggakan.

"Sementara BPHTB dari pembebasan lahan untuk pengembangan pabrik, perumahan, maupun tempat usaha dinilai memiliki potensi penerimaan. Namun, pemungutannya baru dapat dilakukan setelah proses peralihan hak memenuhi ketentuan," ujarnya. 

Pada sektor pajak reklame, Pak Yes menyebut promosi produk rokok masih mendominasi reklame konvensional, sementara penggunaan media digital dan media sosial terus berkembang.

"Untuk pajak air tanah, optimalisasi menghadapi perbedaan kewenangan perizinan antara air tanah dan air permukaan serta keterbatasan titik sumber bor akibat kondisi kualitas air," tuturnya. 

Transfer Pusat dan Belanja Daerah

Ruang fiskal Lamongan juga masih dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Proyeksi pendapatan transfer daerah tahun 2026 masih mengacu pada ketetapan APBD 2026 dan membutuhkan penyesuaian setelah terdapat ketetapan definitif dari pemerintah pusat.

"Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, penguatan PAD dipandang penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah," ucapnya. 

Terkait kenaikan belanja pegawai, Pak Yes menjelaskan hal tersebut terutama berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 mengenai penyesuaian Dana Alokasi Umum untuk mendukung kebutuhan penggajian ASN daerah, termasuk THR dan gaji ke-13 guru ASN alokasi tahun 2025.

"Sementara penyesuaian Dana Desa diantisipasi dengan menjaga layanan dasar di tingkat desa, termasuk penanganan stunting, perlindungan dan jaminan sosial, serta kesejahteraan aparatur desa," katanya. 

Kenaikan belanja hibah juga dikaitkan dengan pagu definitif bantuan keuangan khusus bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk dukungan operasional pendidikan madrasah diniyah.

Infrastruktur Diminta Berkualitas

Pada sektor infrastruktur, Pemkab Lamongan merespons masukan Fraksi PKB, Golkar, dan Demokrat mengenai kualitas pekerjaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Pak Yes menyatakan pengendalian dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan dan monitoring juga ditingkatkan untuk memastikan pekerjaan memenuhi spesifikasi dan ketentuan teknis.

"Evaluasi proyek akan melibatkan perangkat daerah terkait dan Inspektorat. Langkah ini diarahkan untuk menjaga kualitas, masa pakai, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan," tuturnya. 

Pemkab juga berkomitmen mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa. "Namun, percepatan tetap harus memenuhi kelengkapan administrasi, prosedur, serta standar kualitas pekerjaan," ucapnya. 

9.399 Hektare Padi Terdampak Kekeringan Diselamatkan

Ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam jawaban eksekutif. Pak Yes menyebut pertanian sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah sekaligus bagian dari kontribusi Lamongan terhadap ketahanan pangan nasional.

"Untuk menjaga produktivitas, pemerintah melakukan peningkatan saluran irigasi dan jalan usaha tani serta normalisasi waduk, rawa, dan embung," katanya. 

Dalam menghadapi kekeringan akibat fenomena El Nino, langkah yang dilakukan mencakup pompanisasi massal, irigasi perpipaan, serta optimalisasi infrastruktur sumber daya air.

Pak Yes menyebut upaya terpadu bersama kementerian teknis dan pemangku kepentingan telah menyelamatkan 9.399 lahan padi yang terdampak kekeringan pada musim tanam kedua. Pemerintah juga menyebut adanya tambahan alokasi pupuk urea untuk persiapan musim tanam ketiga dan tanaman jagung di wilayah persil hutan.

"Selain itu, subsidi premi asuransi pertanian dialokasikan untuk membantu mengurangi risiko usaha tani akibat cuaca ekstrem," ucapnya. 

Investasi dan UMKM

Dalam sektor ekonomi lokal, Pak Yes menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pembebasan lahan untuk investasi. Forum Penataan Ruang melibatkan perangkat daerah teknis, instansi vertikal, unsur kewilayahan, masyarakat, dan profesional. Setiap rencana pemanfaatan lahan dikaji sejak awal dengan mempertimbangkan tata ruang, lingkungan, dan potensi gesekan sosial.

"Kami juga mendorong investor mengedepankan transparansi, sosialisasi, komunikasi, dan musyawarah dengan masyarakat," katanya. 

Di sisi lain, UMKM diperkuat melalui fasilitasi permodalan, legalitas usaha, bantuan alat bagi wirausaha baru, peningkatan kualitas dan kemasan produk, serta perluasan akses pemasaran secara offline maupun online.

"Kami juga mendorong penggunaan produk asli Lamongan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal," tuturnya.  

Pendidikan dan Kesehatan

Pada sektor pendidikan, Pak Yes menyatakan terus meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu peserta didik. 

" Pelaksanaan program perintis bagi keluarga kurang sejahtera menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, dengan DTSEN menjadi salah satu dasar penetapan penerima," tuturnya. 

Sedangkan dukungan terhadap BOSDA Madin juga terus diperkuat. Pak Yes menyatakan penyaluran dilakukan secara transparan dan tertib administrasi serta disertai monitoring dan evaluasi. 

Di bidang kesehatan, Pak Yes mengatakan,  program Lamongan Sehat diarahkan untuk memperluas akses pelayanan bagi masyarakat kurang mampu melalui pembiayaan peserta bantuan iuran daerah.

Pemkab menyebut fasilitas kesehatan juga terus dikembangkan. RSUD Ki Ageng Brondong didirikan pada 2025 dan Puskesmas Kusuma Bangsa pada 2026 untuk memperluas pemerataan akses pelayanan kesehatan.

Pemkab juga menyebut seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas 32 puskesmas dan empat RSUD telah terakreditasi.

Sampah, Data Sosial, dan Proteksi Kebakaran

Pengelolaan sampah diarahkan dari hulu hingga hilir melalui pemilahan dari sumber, pengomposan sampah organik, bank sampah, optimalisasi TPS3R, hingga pengolahan akhir di TPA.

Pada 2026, Pemkab Lamongan merencanakan dukungan mesin pengolah dan pemilah sampah di TPS3R. Penambahan fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas pengelolaan dan mengurangi residu yang dibawa ke TPA.

Sementara terkait data bantuan sosial, DTSEN digunakan sebagai salah satu acuan dalam verifikasi dan penyaluran program. Pemkab mengakui kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah sehingga validitas data perlu diperbarui secara berkelanjutan.

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengajukan pembaruan atau sanggahan melalui operator desa, aplikasi Cek Bansos, maupun Dinas Sosial untuk selanjutnya diverifikasi sesuai mekanisme.

Dalam perlindungan masyarakat dari kebakaran, pelayanan saat ini didukung empat Pos Koorwil Damkar, yakni Lamongan, Paciran, Babat, dan Ngimbang.
Ke depan, penempatan armada pemadam kebakaran akan mempertimbangkan pemerataan, luas wilayah layanan, tingkat kerawanan, dan waktu respons.

Menjaga APBD Tetap Berdampak

Jawaban Pak Yes atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD menunjukkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka pendapatan dan belanja.

Di dalamnya terdapat tantangan memperkuat PAD, mengelola ketergantungan terhadap transfer pusat, menjaga kualitas infrastruktur, melindungi sektor pertanian, memperluas layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Pak Yes menyatakan berbagai masukan DPRD akan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan. "Tahap selanjutnya menjadi penting untuk memastikan rencana anggaran tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terukur, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Keberhasilan P-APBD 2026 pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat Lamongan. (*)