lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipastikan tidak hanya menjadi catatan administrasi, melainkan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (22/6/2026).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengapresiasi berbagai pandangan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, dinamika ini merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan demi menyempurnakan pelaksanaan pembangunan di Lamongan.

"Pengelolaan APBD bukan hanya tentang capaian administrasi keuangan, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," tutur Yuhronur Efendi.

Mendorong Kemandirian Fiskal Lewat Digitalisasi

Salah satu capaian positif yang disorot dalam rapat tersebut adalah sektor pendapatan daerah. Pemkab Lamongan mencatat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menjaga keberlanjutan tren positif ini, Pemkab Lamongan menerapkan sejumlah strategi optimalisasi, di antaranya:

• Digitalisasi sistem penerimaan daerah untuk transparansi yang lebih baik.

• Pemutakhiran basis data potensi pendapatan secara berkala.

• Penguatan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah kebocoran anggaran.

Yuhronur menambahkan bahwa pihak eksekutif tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) peningkatan kapasitas fiskal. Tujuannya adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan baru serta peningkatan kontribusi PAD secara bertahap.

Di sisi lain, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga terus dievaluasi secara konsisten dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), mitigasi risiko, dan akuntabilitas.

Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Lumbung Pangan

Yuhronur menjelaskan bahwa APBD TA 2025 difokuskan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui alokasi anggaran yang melampaui ketentuan wajib (mandatory spending).

Pada sektor pendidikan, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 28 persen. Dana ini dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana SD dan SMP, penanganan anak putus sekolah lewat inovasi AKSI BIRU, hingga pemenuhan kebutuhan 637 formasi guru PPPK.

Sementara pada sektor kesehatan, layanan kesehatan masyarakat dijamin melalui pemeliharaan cakupan Universal Health Coverage (UHC). Pemkab Lamongan juga mengoptimalkan kepesertaan BPJS serta memaksimalkan program Lamongan Sehat Dengan Kunjungan Rumah (LASERKU) agar fasilitas kesehatan lebih dekat dengan warga.

Tidak hanya SDM, sektor ketenagakerjaan juga mendapat perhatian lewat pengawasan berkala terkait hak-hak pekerja. Di sektor riil seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, Pemkab Lamongan berkomitmen penuh menyokong produktivitas lokal.

Melalui Program Prioritas Lumbung Pangan Lamongan, pemkab terus berupaya mengoptimalkan luas tambah tanam, menjaga stabilitas harga panen, serta menyalurkan bantuan sarana produksi yang memadai bagi para petani, peternak, dan nelayan setempat. (*)