LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (5/8/2026).

Langkah strategis ini diambil untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah serta menjaga posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi memaparkan bahwa penyusunan perubahan KUA-PPAS 2026 merupakan bagian terintegrasi dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Seluruh tahapan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini, penyesuaian anggaran sangat krusial agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan berkesinambungan dan tepat sasaran. Evaluasi terhadap kemampuan fiskal dilakukan secara menyeluruh guna merespons perubahan indikator makro dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui perubahan ini, pemerintah daerah memastikan agar arah kebijakan anggaran tetap selaras dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang berkembang, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujar Pak Yes di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Fokus Sektor Strategis dan Tantangan Iklim

Sebagai salah satu penyangga pangan utama nasional, Pemkab Lamongan memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Kebijakan anggaran perubahan tahun ini diarahkan untuk memitigasi dampak perubahan iklim global.

Baca juga

Penyampaian Nota KUA-PPAS 2026, Pemkab Lamongan Dorong Ketahanan Pangan dan Infrastruktur

Tantangan berupa potensi risiko kekeringan dan keterbatasan pasokan air menjadi prioritas penanganan. Langkah mitigasi dianggarkan secara terukur agar produktivitas lahan pertanian daerah tetap terjaga optimal.

Selain ketahanan pangan, alokasi anggaran belanja daerah difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara merata.

Penyesuaian Postur Anggaran 2026

Berdasarkan rancangan yang disampaikan, postur perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2026 mengalami penyesuaian pada komponen pendapatan maupun belanja daerah.

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.092.948.259.800 (Rp3,09 triliun). Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,47 persen jika dibandingkan dengan alokasi sebelum perubahan.

Di sisi lain, belanja daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp3.291.463.737.478 (Rp3,29 triliun) atau naik 4,37 persen dari penetapan awal. Kenaikan belanja dialokasikan untuk membiayai program prioritas serta mengoptimalkan target kinerja pembangunan daerah.

Baca juga

Diduga Cemari Sungai, Komisi C DPRD Lamongan Tutup Sementara Lini Produksi Surimi CV Jioen Fishery

Implikasi dari laju peningkatan belanja yang lebih tinggi dibanding pendapatan menyebabkan APBD Perubahan 2026 mengalami defisit sebesar Rp198.515.477.678, atau meningkat 163,65 persen dibandingkan asumsi awal.

Sinergi Kemitraan Eksekutif dan Legislatif

Menanggapi struktur fiskal tersebut, Pemkab Lamongan berkomitmen mengelola pembiayaan defisit secara akuntabel dan rasional sesuai regulasi keuangan negara. Manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi tolok ukur utama pengambilan kebijakan ini.

Mengakhiri penyampaiannya, Pak Yes berharap proses pembahasan perubahan KUA-PPAS bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan lancar.

"Kami berharap pembahasan perubahan KUA dan PPAS TA 2026 bersama DPRD dapat berlangsung secara cermat, objektif, dan konstruktif dengan tetap mengedepankan semangat kemitraan serta kepentingan publik," ucap Pak Yes. (*)